MUSLIM BASYAR : ”konflik  elite yang berujung dengan ketidakjelasan ini,  harus diselesaikan dengan kepala dingin. Sudah saatnya masyarakat turun tangan untuk menyelematkan demokrasi pilkada lampung”

BANDARLAMPUNG (RRI) Ketidak jelasan waktu pelaksanaan Pilkada Lampung menjadi PR besar yang harus diselesaikan, oleh segenap element masyarakat lampung. Konflik yang belakangan meluas ke upaya saling klaim dukungan pusat yang ditandai adanya surat desakan dari DPR RI bernomor PW/11859.DPRRI/XII/14/2012 yang mendesak pemprov untuk mengangarakan anggaran pemilukada, namun hingga saat ini Gubernur Lampung bersi keras tidak menerima surat desakan tersebut.

Penanggung jawab Tim Pengkajian Pengawalan –TPP- Pilkada Lampung – MUSLIM BASYAR,  disela-sela launcing TPP Pilkada Lampung di seketariat Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) Cabang Bandar Lampung Senin, (17/2), mengatakan, konflik  elite yang berujung dengan ketidakjelasan ini,  harus diselesaikan dengan kepala dingin. Sudah saatnya masyarakat turun tangan untuk menyelematkan  demokrasi pilkada lampung.

Menurutnya, TPP akan terbuka dengan semua masukan dan akan melakukan riset serta survey kepada masyarakat untuk menjaring masukan dan memformulasikan langkah terbaik bagi penyelasaian masalah ini, bahkan  akan berkonsultasi kepada pihak yang berkompeten secara hukum dan akademik untuk menempuh mekanisme hukum atau politik dalam rangka mencari solusi terbaik bagi penyelesaian konflik ini.

Ditempat yang sama  Kordinator TPP pilkada Lampung – WENDY APRIANTO mengisyaratkan, tidak menutup kemungkinan  TPP Pilkada Lampung akan menemui komisi II DPRRI karena sengketa ini disebabkan oleh belum disahkannya UU Pilkada oleh DPR RI, untuk itu kami dalam komunikasi nanti akan meminta Komisi II DPRRI untuk segera mensahkan UU Pilkada tersebut.  TPP Pilkada Lampung  berharap dukungan semua pihak terutama masyarakat untuk bersama memformulasikan solusi terbaik jangan sampai konflik elit ini berlarut – larut dan masyarakat menjadi semakin bingung.//////////LAPORAN:INDRA ACHMAD////aap//////

MUSLIM BASYAR : “Ketidak pastian politik oleh elit yang terjadi saat ini akibat masih belum disahkannya UU Pilkada”

BANDARLAMPUNG (RRI) Polemik waktu pelaksanaan Pilgub Lampung yang kian memanas yang ditandai dengan  tindakan  menjaring dukungan ke pusat antara KPU lampung yang meminta dukungan DPR RI dan KPU pusat dan  Gubernur yang meminta dukungan dari Mendagri harus segera diselesaikan.

Dalam diskusi pengkajian polemik pilkada lampung 2013 atau 2015 di sekretariat  Himpunan Mahasiswa Islam –HMI-  Cabang Bandar Lampung, Sabtu  ( 15/12) juga mengemuka, Solusi terbaik  segera disahkan  UU Pilkada yang sedang dibahas di DPR RI. Hal ini harus dilakukan agar adanya kekuatan hukum dan aturan main yang jelas.

Seperti yang dikemukakan Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung MUSLIM BASYAR, bahwa  Ketidak pastian politik oleh elit yang terjadi saat ini akibat masih belum disahkannya UU Pilkada ,Meskipun UU No.32 Tahun 2004 yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada masih berlaku  namun rentan terjadi sengketa politik jika Pilkada dilaksanakan masih merujuk aturan yang lama UU No.32 Tahun 2004 , sedangkan masih dilakukan  pembahasan revisi aturan pilkada yang baru, Jika dipaksakan dikhawatirkan terjadi tumpang tindih aturan .

Untuk itulah dirinya minta kepada semua pihak berkepala dingin untuk menyelesaikan masalah ini, jangan sampai masyarakat di buat bingung dan pada akhirnya apatis terhadap Pilgup Lampung.

Ditempat yang sama, Ketua Bidang PPD HMI  WENDY APRIANTO menyatakan, polemik  pelaksanaan Pilgub lampung di 2015 atau  Oktober 2013, hendaknya dicari jalan tengah atau solusi terbaik kenapa tidak pelaksanaan pilkada dilaksanakan 2014 saja sembari menunggu kepastian hukum.

Disayangkan sekali demokrasi yang harusnya membangun malah berbuntut saling lapor ke Polisi dan saling berargumen di media dengan bahasa munafik dan mbalelo maka itu masyrakat dan mahasiswa harus menjadi pihak penengah dan penyelesai polemik Pilgup jangan sampai disandera oleh para elit saja kepentingan demokrasi adalah kepentingan rakyat bukan elit.

Oleh sebab itu HMI sebagai perwakilan masyarakat meminta DPR RI segera mensahkan UU Pilkada, Mengimbau semua pihak yang terlibat dalam Pilkada untuk menjadikan kepentingan masyarakat sebagai dasar pelaksanaan pilkada bukan kepentingan elit serta HMI Cabagn lampung akan membentuk Tim Pengkajian dan Pengawalan Pilkada Lampung  ( TPP) sebagai corong masyarakat dan pemberi  solusi terbaik bagi Pilgup kedepan.

Diskusi Pilgub yang bertema “Mencari Akar Masalah Sengketa Politik Waktu Pelaksanaan Pilgup 2013 atau 2015″ menghadirkan pembicara akademisi Unila ARIZKA WARGA NEGARA, Kepala Badan  Kesbangpol Lampung  HIDAYAT  dan Komisioner KPU Lampung  HENDY MULYANINGSING  serta  dihadiri oleh beberapa  kader HMI bandar lampung./////////LAP :INDRA ACHMAD///////aap//////

M. Nasir : “DPC PDIP Pesawaran mentargetkan perolehan 25 persen kursi atau 12 kursi dari total 45 kursi yang di DPRD setempat.”

Pesawaran (RRI) : Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/DPC PDIP Kabupaten Pesawaran akan meningkatkan konsilidasi di dalam tubuh partai dalam rangka mempersiapkan pemilu legislatif yang akan di gelar tahun depan. Ketua DPC PDIP Kabupaten Pesawaran M.Nasir kepada RRI Jumat siang (23/11) mengatakan, konsolidasi intern di dalam tubuh partai tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kekompakan serta menyatukan visi partai.

Sementara terkait dengan target perolehan kursi suara di DPRD Pesawaran, M. Nasir menjelaskan, DPC PDIP Pesawaran mentargetkan perolehan 25 persen kursi atau 12 kursi dari total 45 kursi yang di DPRD setempat. Disisi lain M. Nasir mengatakan, partai berlambang Banteng tersebut juga tidak akan sembarangan dalam melakukan perekrutan Bakal Calon legislatif, karena akan menerapkan sistem psikotest terhadap para calon legislator yang akan bertarung pada pemilu legislatif nanti.

Menurut M. Nasir, penerapan psikotest pada para calon legislatif tersebut bertujuan untuk mengetahui wawasan dan intelegensi bakal calon legislatif dan kecintaan pada partai, sehingga jika menjadi anggota Legislatif nantinya tetap amanah dan sesuai dengan ideologi partai. Selain akan memberlakukan psikotes dalam seleksi balonleg, PDIP Pesawaran juga akan segera melakukan penyempurnaan organisasi dengan membentuk PAC pada 2 kecamatan yang baru dimekarkan.

Laporan : Indra Achmad